Kewajiban pembukuan perusahaan untuk pajak - Setiap wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas di Indonesia di haruskan mengadakan pembukuan.

Kewajiban pembukuan perusahaan untuk pajak

Keharusan mengadakan pembukuan tersebut diatur dalam uu no 6/1994 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28. Hal-hal yang diatur pasal tersebut antara lain:

  1. Pembukuan harus dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) atau harga perolehan dan harga penyerahan barang atau jasa guna menjadi dasar penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, hutang atau kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
  3. Setiap tahun pajak berakhir, wajib pajak menutup pembukaannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip taat asas, dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
  4. Pembukuan dan catatan tersebut :
    • Harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
    • Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh menteri keuangan
  5. Buku-buku catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu :
    • Wajib pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal.
    • Wajib pajak badan, di tempat tinggal.

Walaupun pada dasarnya setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan menyelenggarakan pembukuan, namun bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk diberi keringanan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu bagi wajib pajak yang memilih menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan. Wajib pajak demikian adalah wajib pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto darini pekerjaan bebasnya berjumlah kurang dari Rp 60 juta setahun, dan jumlah tersebut selalu diadakan peninjauan kembali oleh menteri keuangan, dan SK menkeu no 759/KMK.04/1986 ditetapkan menjadi Rp 120 juta setahun.

Kewajiban perusahaan menyelenggarakan pembukuan disamping diatur dalam Undang-undang no. 9/1994 tersebut di atas, juga diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHP), bab II pasal 6, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan atau membuat catatan tetang keadaan kekayaan dan segala sesuatu yang berkenan dengan perusahaan, sehingga sewaktu-waktu dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan dalam hal ini diwajibkan membuat neraca dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhannya. Neraca dengan segala macam bukti pembukuan harus disimpan selama 30 tahun. Sedangkan surat-surat dan surat kawat yang diterima beserta tembusan dari surat kawat yang dikirimkan harus disimpan selama 10 tahun.

04. May 2014 · Write a comment · Categories: More · Tags:
Kurs Tengah BI dan Pajak Untuk Dollar dan Euro Mei 2013 - seteleah lama tidak posting di blog, kini akuntansidanpajak.com akan berbagi mengenai kurs dollar dan euro Mei 2013. Tabel kurs dibawah ini berguna sekali pada saat menyesuaikan saldo bank, kas, piutang dan utang anda yang bermata uang dollar dan euro agar nilai Rp nya sesuai dengan keada
16. March 2014 · Write a comment · Categories: More · Tags:
Kurs Tengah BI dan Pajak Untuk Dollar dan Euro April 2013 - Aloha kembali lagi dengan akuntansidanpajak.com. Selain sebagai tempat belajar akuntansi secara online juga memberikan informasi mengenai kurs tengah BI dan kurs pajak untuk mata uang dollar dan Euro terhadap rupiah pada bulan April 2013. Tabel kurs ini berguna sekali pada saat menyes
Perhitungan penilaian persediaan dengan metode average atau rata-rata tertimbang merupakan cara yang paling simpel dalam menentukan nilai saldo akhir persediaaan barang dagangan. Akan tetapi sebelum kita memulai contoh perhitungan penilaian saldo akhir barang dagangan dengan metode average, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari
Masih di akuntansi dan pajak, Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian, contoh dan perhitungan HPP dengan metode FIFO. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dan contoh penilaian persediaan dengan metode LIFO serta perhitungan HPPnya. Pengertian Penilaian Persediaan dengan Metode LIFO LIFO kepanjangan dari Last In First Out
Aloha ketemu lagi dengan Akuntansidanpajak.com setelah lama tidak posting, sekarang saya mencoba posting kembali. Kali ini kita akan mempelajari pengertian dan contoh metode FIFO. Metode FIFO merupakan salah satu metode dari tiga metode pencatatan persediaan. Pengertian Penilaian Persediaan Metode FIFO Menurut wikipedia indonesia, metode FIFO
Page 1 of 612345...Last »
Artikel lainnyaclose